> >

Bamsoet Ingatkan Ketua Parpol Harus Selektif usulkan Kader yang akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Politik | 12 Oktober 2024, 21:45 WIB
Presiden terpilih RI Prabowo Suianto bersama anggota DPR RI Bambang Soesatyo. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA,  KOMPAS.TV - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan agar ketua umum partai politik benar-benar selektif dalam mengusulkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Bamsoet menyampaikan hal itu sebagai bentuk dukungan pada Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang meminta ketua umum partai politik agar para kadernya yang duduk dalam kabinet tidak boleh main proyek APBN, guna mencegah kebocoran APBN yang setiap tahun terus meningkat.

Menurut Bamsoet, partai politik merupakan tulang punggung demokrasi yang menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.

Baca Juga: Jawaban Ganjar soal Kemungkinan Kerja Sama Megawati dengan Prabowo

“Untuk itu, dalam menempatkan kader partainya yang akan duduk di kabinet, ketua partai politik harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri," ujarnya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (12/10/24).

Ia menambahkan, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Sebab, kata dia, dalam UUD 1945 partai politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

"Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai politik perlu dilakukan.”

“Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," lanjut Bamsoet.

Partai politik, kata Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM ini, harus mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Partai politik juga harus memilik standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik.

"Sistem demokrasi internal partai politik harus berjalan baik dan terbuka agar partai politik lebih mudah memilih serta mengirim kader terbaik untuk duduk di dalam pemerintahan,” kata dia.

Baca Juga: Depan Legislator PKB, Prabowo Ingatkan Calon Menteri Tak Cari Uang dari APBN

“Partai politik jangan hanya menjadi milik segelintir orang, sehingga dalam mengajukan kader yang duduk di eksekutif hanya berdasarkan 'kedekatan', tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas kader yang diajukan," bebernya.

Adapun Prabowo, lanjut Bamsoet, melarang para menterinya nanti untuk mencari keuntungan dari anggaran negara dalam rangka mencegah korupsi.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU