Sudah Terima Penghasilan Rp50 Juta Per Bulan, Kini Anggota DPR akan Dapat Tunjangan Perumahan

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 tak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas seperti wakil rakyat sebelumnya. 

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Namun, sebagai gantinya mereka akan menerima tunjangan perumahan. Artinya, para wakil rakyat itu akan mendapatkan penambahan penghasilan per bulannya. 

Baca Juga: Sekjen DPR: Tunjangan Perumahan Dievaluasi Tiap Tahun, Terserah Mau Dipakai Sewa atau Nyicil Rumah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku belum bisa menjawab mengenai nominal tunjangan rumah dinas yang akan didapat para anggota DPR.

Indra mengatakan, pihaknya tengah melakukan survei untuk menentukan nominal tunjangan baru anggota dewan.

Bila mengacu kepada tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berkisar antara Rp40-50 juta.

"Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten, kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya," kata Indra Iskandar di Jakarta, Senin (7/10/2024). 

Sebelum nominal tunjangan perumahan diputuskan, berikut adalah rincian lengkap mengenai pendapatan anggota DPR RI. 

Dasar Hukum Penentuan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2008.

Peraturan ini membahas tentang Hak Keuangan Administrasi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta mantan pejabat DPR beserta janda atau dudanya. 

Dalam peraturan tersebut, gaji anggota DPR dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Gaji anggota

2. Gaji anggota merangkap wakil ketua

3. Gaji anggota merangkap ketua

Rincian Gaji Pokok

Dilansir dari Kontan, berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2008, gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, serta anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ditetapkan sama dengan milik DPR RI. 

Berikut adalah rincian gaji pokok untuk masing-masing posisi:

- Gaji Ketua DPR RI: Rp5.040.000

- Gaji pokok Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000

- Gaji pokok anggota DPR RI: Rp4.200.000

Tunjangan Anggota DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga menerima berbagai tunjangan. Rincian tunjangan ini diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Berikut adalah daftar tunjangan yang diterima anggota DPR:

Tunjangan Melekat per Bulan

- Tunjangan suami atau istri: 10% dari gaji pokok (Rp420.000)

- Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal dua anak (Rp84.000 per anak)

- Tunjangan jabatan anggota: Rp9.700.000

- Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa)

- Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

- Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Tunjangan Lain per Bulan

- Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000

- Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000

- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3.750.000

- Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000

- Asisten anggota: Rp2.250.000

Baca Juga: Ketua DPR, Puan Maharani Sebut Anggota DPR Berhak Dapatkan Tunjangan Perumahan!

Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, maka seorang anggota DPR RI sudah memperoleh total pendapatan lebih dari Rp50 juta setiap bulannya. 

Tentunya bisa bertambah lagi jika setiap anggota DPR RI mendapatkan tunjangan perumahan per bulannya.

 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV