Prabowo Diyakini Bakal Bentuk Kabinet Tambun, Jubir Pastikan Diisi Para Ahli di Bidangnya

"Kita sadar betul ketika kritik-kritik datang bahwa jika institusi terlalu gemuk, pengawasan bisa lemah, potensi korupsi bisa terbuka lebar. Nah, itu juga yang menjadi perhatian khusus Pak Prabowo," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, Prabowo harus memberikan rasionalisasi kepada publik jika menambah kementerian saat menjabat.

Adi menyebut Prabowo memang butuh susunan kementerian yang sesuai untuk mengakomodasi janji-janji kampanye.

Terutama proyek mercusuar seperti makan siang gratis.

Namun, di lain sisi, menurutnya, penambahan kementerian dapat dipandang sebagai upaya Prabowo mengakomodasi sekutu politiknya di kabinet.

"Politik merangkul inilah yang sepertinya membutuhkan pos-pos baru yang mesti mengakomodasi menteri yang juga berasal dari partai-partai yang kalah di pilpres," kata Adi.

"Secara prinsip, mau menterinya 44, 40, yang paling penting ada rasionalisasi kepada publik. Rasionaisasi pertama tentu bagaimana untuk mempercepat visi/misi dan janji Pak Prabowo itu bisa diterjemahkan (dalam kementerian yang dibentuk)," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Jawab Isu akan Masuk Wantimpres Usai Lengser: Saya Mau Pulang ke Solo

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV