Panduan Prabowo-Gibran Susun Kabinet, Gerindra Yakin Pembahasan UU Kementerian Tidak Terlalu Lama

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Gerindra meyakini revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) selesai sebelum Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka dilantik pada Oktober 2024. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai revisi UU Kementerian Negara tidak terlalu lama lantaran hanya merevisi satu pasal yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian. 

Aturan jumlah kementerian tersebut diatur dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara. 

Selain itu di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pembahasan pasal tersebut juga berjalan dengan lancar dan tidak mendapat penolakan. 

Tujuh dari sembilan fraksi partai di DPR setuju adanya revisi di pasal tersebut, sedangkan PKS dan PDI-Perjuangan setuju dengan memberikan catatan. 

Baca Juga: Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih RI di World Water Forum

Sembilan fraksi di DPR setuju jumlah menteri 34 dihapus dan menteri diserahkan kewenangannya ke presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 

"Nah sehingga saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama. Dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi presiden terpilih untuk bisa menyusun nomenklatur," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024). Dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Dasco menjelaskan meski nantinya Presiden Terpih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendapat kebebasan menentukan komposisi menteri di kabinet, dirinya mengkau belum mendapat kisi-kisi soal jumlah kementerian yang akan dibentuk. 

Namun menurutnya Presiden Terpilih Prabowo akan menyusun kabinet sesuai dengan visi misi selama kampanye Pilpres 2024. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV