> >

Penjelasan PDIP soal Kadernya Usul Politik Uang Dilegalkan di Pemilu

Politik | 16 Mei 2024, 10:31 WIB
Jubir PDIP Chico Hakim, mengkhawatirkan ketidaknetralan aparat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (13/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar KOMPAS TV)

Menurutnya, politik uang merupakan kewajaran di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilegalkan dengan bahasa batasan jumlah tertentu.

"Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politics batas ini harus disemprit, sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar," ucap Hugua.

Ia menambahkan, kontestasi dengan politik uang tersebut juga sangat berdampak negatif, terutama terhadap orang yang tidak punya modal.

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Hugua Usul ‘Money Politics’ Dilegalkan di PKPU: Ini Keniscayaan

"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp 20.000 atau Rp 50.000 atau Rp 1.000.000 atau Rp 5.000.000," kata Hugua.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU