PKS Tak Masalah Berada di Dalam Pemerintah, Ketua Fraksi: di Era SBY Kita 10 Tahun di Pemerintahan
Politik | 30 April 2024, 05:11 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan PKS akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
Namun PKS akan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjelaskan, PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah.
Di dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
Kemudian dalam dua periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo, PKS berada di barisan oposisi.
"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa SBY dan 10 tahun oposisi di masa Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi kita siap, kita lihat dinamikanya," uajr Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).
Baca Juga: Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, PKS Balas Begini
Jazuli menjelaskan, meski siap berada di luar pemerintahan, PKS adalah partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.
PKS, lanjut Jazuli, juga tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.
Ia menilai kompetisi Pemilu 2024 telah selesai, untuk itu seluruh elemen harus kembali kepada satu tujuan dan bersatu bekerja sama membangun bangsa.
Adapun posisi PKS dalam satu tujuan membangun bangsa tidak harus dibatasi dengan berada di pemerintah.
Di luar pemerintah PKS tetap bekerja sama dengan siapapun, karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.
Baca Juga: Surya Paloh Sambut Baik Bila PKS Merapat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.
"Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," pungkas Jazuli.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV