KPU Akan Jadikan Masukan Hakim MK sebagai Rujukan Perbaikan Sirekap dalam Pilkada 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadikan masukan dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan Sirekap pada Pilkada 2024.

Penjelasan itu disampaikan oleh anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

“Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan, itu menjadi rujukan kami dalam evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada,” ujar Idham, dikutip Kompas.com.

“Jadi tuntutan untuk terus memperbaiki diri dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu adalah sebuah imperatif atau keharusan bagi kami,” sambungnya.

Baca Juga: Curiga Sirekap Mati, Mardiono Yakin PPP Lolos ke Parlemen | ROSI

Ia juga menyebut salah satu prinsip dalam pemilu atau pilkada adalah profesionalisme. Idham pun menjabarkan ciri-ciri profesionalisme tersebut.

“Salah satu prinsip dalam pemilu atau pilkada itu adalah profesional. Ciri dikatakan profesional itu dia selalu berinovasi, lalu melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam penjelasannya, Idham juga menyebut pada pengelolaan tahapan pemilu, ada aspek yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kemandirian penyelenggara pemilu.

"Berkaitan dalam hal tersebut, ini menjadi diskursus penting bagi kami untuk kami tindak lanjuti dan nanti akan dibahas dalam pengambilan keputusan di rapat pleno KPU," jelasnya.

KPU RI sudah mengonfirmasi Sirekap akan kembali digunakan sebagai alat bantu penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, yang pemungutan suaranya dilakukan pada 27 November.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas.com