Sebut Pembunuhan Danramil Aradide oleh OPM Bukan Kriminal Biasa, Anggota Dewan: kalau Perlu, Bom!

JAKARTA, KOMPAS.TV – Serangan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengakibatkan Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sokolray gugur, bukan tindakan kriminal biasa.

Pendapat itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (13/4/2024).

Menurut Bobby, penyerangan itu sudah merupakan taktik perang dan menggunakan intelijen. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu ada satu kesamaan dalam penanganan OPM.

“Kita perlu ada satu kesatuan di lembaga pemerintah itu sendiri, karena kalau kita lihat apa yang dilakukan terhadap Danramil itu bukan kriminal, dia sudah bisa memahami siapa Danramil itu, diserang saat tidak memakai baju seragam,” bebernya.

Baca Juga: Penjelasan Panglima TNI dan Kadispenad soal Perubahan Nama KKB jadi OPM

“Rutenya pun, jamnya sudah tahu, ini kan sudah taktik perang, sudah ada intelijen pasti. Ini bukan kriminal biasa,” tambahnya menegaskan.

Bahkan, Bobby berpendapat aksi OPM itu tidak sekadar ‘bukan kriminal biasa’, melainkan tindakan kombatan militer.

“Ini sudah kombatan, militer. Ini sudah kombatan milter. Kalau kita lihat yang ada di video itu, jelas video itu bukan senjata pencurian seperti maling ayam, bukan itu.”

“Itu adalah senjata perang, dan perangnya bukan hanya spek penegakan hukum. Jadi senapan sama-sama senapan, tapi kalau kita lihat senapan yang dipegang oleh yang ada di video tersebut, itu senapan perang, yang ada otomatisnya,” bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut Bobby, diperlukan kesepahaman, karena operasi militer dengan operasi penegakan hukum merupakan hal yang berbeda, termasuk dalam penindakan dan penanggulangannya.

“Nah ini kita mesti, satu, paham, jangan sampai nanti TNI mengejar, tapi dalam konteks penegakan hukum, mengepungnya kelamaan. Lain. Kalau militer itu annihilate (memusnahkan, red), dia menetralisir, kalau perlu bom, kirim pakai helikopter, helikopter bersenjata,” tekannya.

Saat ditanya, apakah menurut Komisi I seharusnya ada operasi militer atau penegakan hukum, ia menyebut hal itu tergantung pada pemerintah.

Baca Juga: Danramil Gugur Ditembak OPM di Paniai Papua

“Apa pun yang dipilh pemerintah, pemerintah itu harus konsisten. Kalau memang misalkan polisi yang di depan, TNI diperbantukan, ya jelas pembagiannya bagaimana,” ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, yang terjadi adalah penyerangan terhadap TNI dan Polri, tetapi ranahnya penegakan hukum, dan tidak menggunakan operasi militer.

“Tidak ada pernah satu roket pun dari helikoter Apache ditembakkan ke sana, kan nggak pernah. Itu namanya belum ada operasi militer.”

Dalam dialog itu, Bobby juga membenarkan bahwa peristiwa penembakan tersebut sangat brutal dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Oleh karenanya, kita ingin pemerintah melalui lembaga koersifnya yaitu TNI dan Polri melakukan pengejaran sampai penangkapan.”

“Kita lihat yang ada di sana itu bukan kriminal itu. Jadi ini saya rasa sudah sangat kritis ya, bisa sangat brutal, divideokan, diviralkan, ini sudah sangat melecehkan Indonesia,” tuturnya.

 

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV