Pakar HTN: Wewenang Mahkamah Konstitusi Putus Perselisihan Suara, Bukan Penyaluran Bansos
Hukum | 1 April 2024, 05:00 WIBSebelumnya, tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengusulkan agar para menteri Jokowi dipanggil ke persidangan terkait bansos. Para menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Alasannya, penggugat ingin mengetahui sejauh mana politik anggaran dan kebijakan fiskal terkait dalam pemberian bansos.
“Kami menunggu jawaban pihak MK, mudah-mudahan MK melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos," kata Ketua Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Kamis (28/3).
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV