Anggota Dewan Pakar Golkar Sebut Pengurus Daerah Senang Dengar Kabar Jokowi akan Bergabung

“TNI itu ABG dulu istilah kita pada masa Orde Baru. Sekarang Menko Polhukam Pak Hadi Tjahjanto, itu juga dulu Golkar, setelah ada undang-undang dia tidak bisa.”

“Pak Dudung juga, Dudung Abdurrahman, itu juga kader Golkar, tapi begitu aturan tidak boleh, dia tidak bisa. Jadi tidak dibilang harus lima tahun dari awal dari dia masuk tapi kita lihat rekam jejaknya,” lanjut Ridwan.

Ridwan menyebut dirinya memberikan contoh-contoh tersebut agar orang lebih mudah memahami bahwa untuk menjadi kader atau ketua umum tidak harus lima tahun dari awal berada di Golkar.

Baca Juga: Respons Panglima TNI soal Jabatan ASN Bisa Diisi Prajurit TNI dan Personel Polri

“Tetapi saya beri contoh-contoh ini supaya mudah, seperti umpama Pak Hamzah Haz, dia kan Ketua Umum PPP, apakah bisa kalau terus masuk (Golkar)? Tidak bisa, karena Pak Hamzah Haz tidak ada rekam jejaknya di Golkar.”

“Jadi orang harus ada rekam jejaknya, dia di awal harus Golkar, kemudian berprestasi dan dia membutuhkan atau didukung oleh Golkar, masuk ya kita hitung. Kita lihatlah di sana, bahwa 'oh memang bisa ini, menguntungkan untuk Partai Golkar',” bebernya.

 

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV