Program Makan Siang Gratis Dibahas Jokowi di Sidang Kabinet, Respons Mahfud MD hingga Timnas Amin
Politik | 27 Februari 2024, 09:36 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna kabinet membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam pembahasan RAPBN 2025, program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ikut dimasukkan dan diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2025.
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, dimasukkannya program makan siang gratis ini sebagai jembatan bagi persiden terpilih nanti menjalankan pemerintah dan program yang dibuat.
"kita sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN. Sebab, yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan Prabowo-Gibran di Sidang Kainet Paripurna mendapat respons dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud serta Tim nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin).
Baca Juga: Kalkulasi TKN Prabowo-Gibran untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama hingga 2029
Mahfud MD
Mahfud menilai tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurutnya RAPBN 2025 masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bukan pemerintah selanjutnya.
Jika presiden dan wakil presiden terpilih telah memerintah, program yang digagas bisa dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.
Meski begitu, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Airlangga: Anggarannya Rp15.000/Anak
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
TPN Ganjar-Mahfud
Senada dengan Mahfud, Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai tidak sepantasnya Jokowi membahas program pasangan capres dan cawapres lain di kabinet karena proses tahapan Pemilu belum selesai.
Meski dibuat sebagai gambaran, namun pembahasan program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran membuat terang adanya penyalahgunaan kewenangan persiden sebagai kepala negara untuk terhadap pasagan calon tertentu.
Di sisi lain Chico juga mengingatkan program Bansos di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah membuat pusing Menteri Keuangan Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir Rp6 triliun.
Baca Juga: Mahfud Sebut Tak Tepat bila Program Makan Siang Gratis Masuk ke APBN 2025
"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ujar Chico, Senin (26/2/2024). Dikutip dari Triunnews.com.
Timnas Amin
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mengkritik pembahasan tersebut.
Co-Capt Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong, menilai kebijakan terkait peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui pembahasan yang menyeluruh dengan melibatkan para pakar.
Selain itu, seharusnya kebijakan tersebut juga berlandaskan data dan fakta, sebab program tersebut berkaitan dengan sumbar daya.
Baca Juga: Singgung soal Makan Siang Gratis, Jokowi: RAPBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih
Tom mencontohkan dalam hal peningkatan gizi masyarakat, capres dan cawapres Anies-Muhaimin mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dengan optimalisasi sektor perikanan, dibanding mendorong peningkatan konsumsi susu yang kurang didukung oleh sumber daya yang ada.
"Jadi kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," ujar Tom Lembong, Senin (26/2/2024).
"Gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein yang lebih cocok buat masyarakat kita," sambung Tom.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV