Saran Jimly ke Airlangga: Terima Usul Hak Angket biar Masuk Sejarah di Era Jokowi
Politik | 27 Februari 2024, 06:18 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima ide Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Jimly menilai, Hak Anget merupakan dinamika dalam demokrasi. Namun dalam perjalanannya Hak Angket perlu difokuskan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.
Bukan melebar dengan tujuan pemakzulan atau impeachment pada presiden dan wakil presiden terpilih.
"Hak Angket ini misalnya terjadi, saya malah apresiasi, supaya dalam catatan sejarah di era Presiden Jokowi ada Hak Angket dipakai," ujar Jimly usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).
"Usul saya terima saja, tapi memang harus diperhatikan supaya terarah, kalau tidak terarah bisa melebar ke mana-mana," sambung Jimly.
Jimly menambahkan, dalam ingatannya selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, DPR belum pernah mengajukan Hak Anget.
Baca Juga: Beda Respons AHY, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Soal Hak Angket DPR di Pemilu 2024
Sedangkan sepanjang era reformasi, sejak Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendapat Hak Angket dari DPR.
"Masa semua presiden itu semua sudah mengalami Hak Angket, dipakainya Hak Angket di DPR. Masa 10 tahun terakhir enggak pernah ada Hak Angket dipakai DPR. Jadi tidak apa-apa, bagus-bagus saja," ujar Jimly.
Lebih lanjut Jimly menilai Hak Angket ini merupakan langkah politik untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024. Termasuk juga dugaan pidana.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV