Mahfud Berharap Ada Audit Digital Forensik Aplikasi Sirekap oleh Lembaga Independen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berharap ada audit digital forensik terhadap aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) oleh lembaga independen.

Harapan Mahfud tersebut disampaikan saat wawancara dengan wartawan, membahas soal dugaan kecurangan pemilu, Selasa (20/2/2024).

Dalam keterangannya pada wartawan, Mahfud menjawab pertanyaan tentang Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang  mengkritisi Sirekap.

“Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu,” tuturnya.

“Jadi itu supaya diaudit benar itu, bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologi kan ditemukan,” lanjutnya.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Tim Hukum Siapkan Berbagai Langkah untuk Beri Kepastian AMIN Siap Putaran Kedua

Sejumlah kesalahan, termasuk adanya kesalahan input tersebut menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

“Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan, oleh karena itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU nya sekalian,” katanya.

“Saya mendengar tadi anggota KPU menjelaskan bahwa ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit,” bebernya.

Audt forensik tersebut, lanjut Mahfud, termasuk untuk mengetahui apakah benar sistem distribusi data KPU berada di China dan Singapura.

“Apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat China, Singapore, dan Perancis. Itu kan harus diaudit karena itu yang menemukan orang lain,” kata dia.

“Selama ini kan rahasia itu. Baru dijelaskan di situ bahwa iya, tapi tetap dikendalikan dalam negeri. Tapi kenapa tidak sejak dulu terbuka. Maka saya sangat setuju. Di luar soal perkara ke MK, saya sudah serahkan ke tim khusus,” tuturnya.

Di luar soal perkara ke MK, lanjut Mahfud, kejujuran pemilu menyangkut semua hal, juga menyangkut masa depan bangsa dan demokrasi.

“Itu audit digital forensik supaya dilakukan. Itu bisa. Beberapa hari lalu si Holik dari KPU mengatakan siap diaudit. Lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang,” katanya.

“Kalau lembaga yang berwenng nanti yang punya pemerintah lagi, yang sudah dicurigai kan selama ini,” tambahnya.

Mahfud kemudian menyebut bahwa ITB dan sejumlah lembaga lain yang memang bekerja di bidang IT banyak yang menawarkan diri, karena mereka menemukan kesalahan.

“Kalau memang mau jujur ya audit sekarang. Tentu itu dilakukan di luar soal proses hukum ke MK, itu soal lain. Ini soal kredibilitas KPUnya saja,” imbuhnya.

Baca Juga: Anies Minta Aparat Jangan Intimidasi Pihak yang Mau Bersaksi saat Temukan Penyimpangan

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjawab pertanyaan mengenai rencana pengusulan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu.

Menurut Mahfud, hal itu merupakan tugas DPR, dalam artian partai politik.

“Itu tugas DPR ya, DPR itu artinya partai, saya kan bukan partai, saya tidak tahu,” katanya.

Saat ditanya mengenai adanya komunikasi dengan paslon terkait hak angket, ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang partai sehingga tidak mungkin berkomunikasi mengenai hak angket.

“Mungkin. Mungkin, paslon dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslon seperti saya kan bukan orang partai, nggak mungkin komunikasi urusan angket,” katanya.

Mengenai hak angket dan interpelasi, kata Mahfud, sudah dibicarakan dalam rapat partai pengusung, sedangkan dirinya sebagai paslon ditugasi mengurus masalah hukum.

“Iya, angket, interpelasi, itu dibicarakan. Tetapi tu rapat partai pengusung, sedangkan paslon ditugasi masalah hukum, dan saya sebagai paslon, masalah hukum sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak harus tahulah apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja,” tegasnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV