> >

TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Bernada Fitnah: Ada Tendensi Keinginan untuk Mendegradasi Pemilu

Rumah pemilu | 11 Februari 2024, 15:19 WIB
Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhmandi Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengomentari film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang dirilis Minggu (11/2/2024) siang tadi.

Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai film dokumenter tersebut bernada fitnah dan memiliki narasi kebencian yang tidak ilmiah.

Hal ini disampaikannya dalamm konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

"Di negara demokrasi  semua orang memang bebas menyampaikan pendapat, namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah," kata Habiburokhman, dikutip dari siaran langsung dikutip dari akun Instagram resmi TKN Prabowo Gibran.

Ia kemudian mempertanyakan kapasitas tiga ahli hukum tata negara yang berada di dalam film dokumenter tersebut. Adapun tiga tokoh yang dimaksud yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

"Saya kok merasa sepertinya ada tendesi keinginan untuk  mendegradasi pemilu ini, dengan narasi yang tidak berdasar," tegasnya.

"Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut yakni Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi," ujarnya.

Tak hanya itu, Habiburokhman juga meyakini bahwa Rakyat telah paham pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat.

"Kalau dalam film tersebut disampaikan saudara Zainal Arifin Mochtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja, TKN Prabowo-Gibran: Terima Kasih, Ahok Troublemaker dengan Ucapannya

Sebab itu, TKN menilai informasi yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara dalam film tersebut sangat tidak argumentatif dan tendesius untuk menyudutkan pihak tertentu.

Hal tersebut, kata dia, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat.

"Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang," ucapnya.

Lebih lanjut, TKN menyarankan rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut dan terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film rersebut.

"Serta tidak melakukan pelanggaran hukum, kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, Luber- Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)," ungkapnya.

Sebagai informasi Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga orang ahli hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Dalam film tersebut ketiganya mengungkap betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Bivitri Susanti menjelaskan secara sederhana film ini adalah sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia. 

Di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (11/2).

"Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” sambungnya.

Ia pun mengingatkan sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” tandas Bivitri.

Baca Juga: TKN Anggap Ganjar Jadi Hakim Moral karena Sebut 3 Jenderal Pendukung Prabowo-Gibran Mencla-mencle

 

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU