Singgung Etika Hukum di Masa Presiden Jokowi, Ketua Dewan Guru Besar UI Sebut Merasa Tertampar
Rumah pemilu | 8 Februari 2024, 13:39 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan Harkristuti dalam program Satu Meja The Forum yang tayang di KompasTV, Rabu malam (7/2/2024).
Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik.
"Kami menengarai telah terjadi penggunaan hukum sebagai alat, bukan untuk social engineering tapi political engineering," kata Harkristuti.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana hasil keputusan MK, terkait batas usia Capres-Cawapres, yang menurutnya cacat etika.
"Dari awalnya tidak ada satu orang pun di Fakultas Hukum yang pernah berpikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan hasil seperti itu," lanjut Harkristuti.
"Kami melihat, hukum itu dibuat seakan-seakan tidak ada kaitan dengan etika. Kalau sudah sesuai hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu, dari kecil kita sudah diajarin etika. Dan itu seharusnya menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya," katanya.
"Dan proses ajudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi, kan juga harus bicara etika. Dan ternyata diputuskan oleh MKMK, mereka tidak beretika. Yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu, ternyata hasilnya tetap applicable," tuturnya.
Baca Juga: [TOP 3 NEWS] Jokowi Tak Akan Berkampanye | Sejumlah Tokoh Temui JK | Kasus Kematian Anak Tamara
Sebagai akademisi, Harkristuti pun merasa tertampar dengan kondisi di mana hukum di Indonesia yang sekarang menjadi alat rekayasa politik.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV