Ganjar Nilai Ramainya Kritik Masyarakat Akademik Tanda Demokrasi Sedang Berada di Ujung Jurang
Politik | 7 Februari 2024, 21:12 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat akademik dari berbagai kampus meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap berada di koridor demokrasi. Permintaan masyarakat akedemik tersebut setelah melihat kondisi Pemilu 2024.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai banyaknya elemen bangsa menyatakan sikap terkait kondisi yang terjadi jelang pencoblosan Pemilu 2024 menjadi sebuah tanda ada yang tidak beres dengan demokrasi Indonesia.
Menurutnya pernyataan sikap dan kritik masyarakat akademik, budayawan, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil menandakan Demokrasi saat ini sedang berada di ujung jurang.
"Saya hanya ingin menyampaikan saja, demokrasi kita ada pada jurang. Maka masyarakat sipil, tokoh masyarakat, agama, budayawan mengingatkan, termasuk kampus. Kampus itu punya kebebasan mimbar akademik, maka kalau mereka menyuarakan, maka nuraninya yang ada," ujar Ganjar di Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).
Ganjar menambahkan kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka, dan hal tersebut tidak boleh diintervensi dengan meminta kampus untuk menyanjung pemerintah.
Baca Juga: Kampanye Akbar di Balikpapan, Ganjar Sebut Ada Intimidasi untuk Tak Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres
Selain itu, Ganjar juga mengkritik adanya intervensi dari pemerintah terhadap rektor-rektor untuk membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah, meskipun rektor-rektor tersebut sebenarnya tidak setuju.
"Para profesor mengatakan, aku mau cari apalagi kalau soal ini. Maka kalau ada yang diperintah untuk membuat tandingan statmen untuk dukungan kepada pemerintah, menurut saya telat, dan membelokan sebuah kejujuran dan fakta itu akan menyakitkan buat menunjukkan sebuah kebenaran," ujar Ganjar, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.
Sebelumnya masyarakat akademik dari sejumlah kampus memberi pernyataan terkait situasi jelang pencoblosan 14 Februari 2024 nanti.
Awal kritik keadaan Pemilu 2024 dari civitas academica pertama kali dimulai dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Senin (27/11/2023).
STF Driyarkara mengelar seruan kebangsaan forum lintas generasi yang menyoroti penurunan demorkasi di Tanah Air.
Baca Juga: Gelombang Kritik Sivitas Akademika ke Presiden Jokowi
Direktur Pascasarjana STF Driyarkara, Karlina Supelli yang membuka forum tersebut menilai puncak pengikisan demokrasi terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal persyaratan batas usia Capres dan Cawapres.
Sikap kritis ini kemudian muncul kembali jelang penutupan masa kampanye pada 10 Februari 2024. Terlebih setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV