> >

Mahasiswa Gerakan Tolak Pemilu Curang Diancam saat Konsolidasi, Advokat: Ada Hilirisasi Represi

Politik | 4 Februari 2024, 15:17 WIB
Sebuah mural bertema demokrasi menghiasi tembok Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah, 13 Oktober 2017. (Sumber: P Raditya Mahendra Yasa/Kompas.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam gerakan #TolakPemiluCurang mengaku diintimidasi saat menggelar konsolidasi pada Sabtu (3/2/2024). Mahasiswa Universitas Trilogi mengaku didatangi preman yang mengancam membubarkan diskusi.

Perwakilan mahasiswa Trilogi mengaku didatangi preman yang sempat beradu argumen dari mahasiswa. Konsolidasi tersebut kemudian didatangi belasan orang yang meminta diskusi dibubarkan.

Iqbal Ramadhan dari Lokataru Foundation menyampaikan bahwa warga setempat sempat memediasi antara kelompok mahasiswa dengan sekelompok orang yang mendatangi mereka. Sekelompok orang itu menuntut diskusi dibubarkan atau ganti isu.

Baca Juga: Ditanya Apakah Pertemuan dengan PSI dan Kaesang Bentuk Kampanye, Jokowi: Enggak Tahu, Saya Diundang

Salah satu isu yang dibahas dalam konsolidasi tersebut adalah pemakzulan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Setelah konsolidasi tersebut, tim kami melakukan investigasi siapa pelaku-pelaku tersebut dan kami mendapatkan Instgram-nya. Kami juga mengetahui bahwa pelaku adalah mantan organisasi eksternal di salah satu cabang di Jakarta Selatan,” kata Iqbal dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Minggu (4/2).

"Mereka adalah pendukung salah satu paslon, makanya kemudian mereka mengatakan diskusi tersebut akan merugikan salah satu paslon. Ada bukti bahwa preman yang melakukan pembubaran dan intimidasi tersebut foto bersama dengan (Plt. Menko Polhukam) Tito Karnavian,” lanjutnya.

Preman didatangkan

Sementara itu, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan menilai preman didatangkan untuk membubarkan konsolidasi mahasiswa terkait kepentingan tertentu.

Fadhil pun menyinggung pengerahan preman pasca-Orde Baru dan penggunaan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada tahun-tahun awal reformasi.

"Ini seperti ada hilirisasi represi, jadi represinya dari hulu ke hilir. Kawan-kawan masih diskusi, masih konsol aja sudah direpresi, bagaimana kalau aksi?" kata Fadhil.

"Ini ada yang menyuruh, atau setidak-tidaknya merestui karena merasa terganggu dengan adanya kegiatan yang dilakuakn kawan-kawan. Padahal apa yang dilakukan kawan-kawan ini juga dilakukan oleh banyak kelompok. Wacana pemakzulan ini kan sudah ada sejak Jokowi diduga oleh banyak kalangan ingin memperpanjang periode,” lanjutnya.

Baca Juga: Unhas Bergerak, Guru Besar hingga Mahasiswa Minta Jokowi Berada di Koridor Demokrasi

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU