Kerap Dikaitkan buat Kepentingan Prabowo-Gibran, TKN Beberkan Fakta Pembagian Bansos dan BLT

"Presiden tidak memiliki DTKS secara pribadi tetapi itu dimiliki oleh Kemensos, dan datanya itu diambil dari Kemensos. Artinya pemberian bansos itu bukan pribadi tetapi berdasarkan data yang ada," ujar Saleh. 

Baca Juga: Bansos Beras Dilanjut hingga Juni, Pengamat: Waktunya seperti Dicocokkan Skenario Pilpres 2 Putaran

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan jika pembagian bansos dan BLT dinilai untuk kepentingan kelompok ataupun buat kepentingan Prabowo-Gibran, sejatinya masyarakat bisa meminta DPR memanggil pemerintah sekaligus mengevaluasi pemberian bansos serta BLT yang dinilai politis. 

"Dalam konteks bansos, pemerintah dan DPR kan sama-sama menyetujui. Kalau mau mengkritik dan evaluasi dilakukan di DPR, bisa dipanggil menterinya dan instansi-instasi terkait dengan itu. Di sana dilakukan koreksi jika memang salah. Tapi ini kan tidak, teriak di luar gelanggang yang sudah ada," ujar Saleh. 

"Jadi pengaruh politiknya saya kira sangat kecil. Ingat rakyat membutuhkannya jangan hal baik yang dilakukan dianggap tidak baik, kalau sesuatu baik dianggap buruk justru nanti rakyat bingung ke arah mana kita dibawa," kata Saleh. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV