> >

Soal Beras Bulog Berstiker Capres-Cawapres Tertentu, KPK: Kalau Mau Fair, Tiga-Tiganya Harusnya Ada

Rumah pemilu | 25 Januari 2024, 22:01 WIB
 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2023). Alexander mengomentari beredarnya foto kantong beras Bulog dengan logo atau stiker gambar pasangan capres-cawapres tertentu. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi beredarnya foto kantong beras Bulog dengan logo atau stiker gambar pasangan capres-cawapres tertentu di media sosial.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti peluang terjadinya konflik kepentingan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

"Terkait dengan bansos dengan logo-logo calon tertentu, sekali lagi kami di KPK itu sudah berkali-kali mengingatkan terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/1/2024).

"Konflik kepentingan ini adalah embrio akar persoalan korupsi kita, sering kadang-kadang orang berdalih toh yang penting bantuan sampai, tidak mengambil keuntungan berupa keuangan," ujarnya.

Padahal, menurutnya, keuntungan tidak harus dalam bentuk materi, namun juga dapat berupa citra atau image baik bagi pihak yang menyalahgunakan.

"Apalagi kalau itu terjadi di saat seperti ini di mana pemilu, semua calon berusaha menarik simpati dari rakyat," tegasnya.

"Dengan adanya bantuan yang ada logo paslon, masyarakat tertentu yang tidak memahami bagaimana mekanisme keuangan negara, dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami, akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan," jelasnya.

Padahal, bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih lanjut, Alexander menyebut jika ingin adil, seharusnya stiker yang dipasang menampilkan ketiga pasangan capres-cawapres.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Masyarakat Takut Disurvei karena Berimbas pada Pembagian Bansos

"Kalau mau fair, ya tiga-tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya. Sehingga masyarakat tersosialisasikan siapa calon presiden pasangan nomor satu, dua, tiga. Tidak satu pasangan saja," ujarnya.

"Ini jelas ada unsur konflik kepentingan, apalagi kalau dilakukan secara masif," ucapnya menegaskan.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV, Kompas.com


TERBARU