PDIP Solo Minta Gibran Mundur, Pengamat Sorot Regulasi: Kalau Mau Mencalonkan Diri, Harusnya Mundur
Rumah pemilu | 18 Januari 2024, 07:39 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari Unviersitas Indonesia, Aditya Perdana, menyoroti regulasi pencalonan pejabat publik dalam kontestasi Pemilu 2024 menyusul permintaan fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Solo agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari pos wali kota.
Fraksi PDIP Solo menilai pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto mengganggu kinerjanya. Wali Kota Solo itu diketahui mengambil cuti hingga tiga hari selama satu pekan untuk berkampanye.
Baca Juga: Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Minta Gibran Mundur, Soroti Perwali yang Belum Dibuat
Aditya menyebut regulasi pencalonan diri pejabat publik rawan menimbulkan multi-interpretasi. Menurutnya, idealnya pejabat publik harus mundur saat hendak mencalonkan diri dalam pemilu.
"Konteks yang harus dipahami, kalau mau mencalonkan diri itu tidak hanya cuti, tapi mundur. Masalahnya adalah (regulasi) itu bagian dari kesepakatan politik dalam regulasi yang sudah disepakati semua pihak, termasuk partai politik,” kata Aditya dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Rabu (17/1/2024).
Menanggapi polemik desakan mundur kepada Gibran, Aditya menilai para pejabat publik yang mencalonkan diri telah memahami konsekuensi ketika mengambil cuti.
Ia pun menyorot tidak hanya Gibran yang masih menjabat, melainkan juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dan Prabowo.
"Kalau kita mau fair (adil), ya semua harusnya mengambil hak yang sama,” katanya.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut pihaknya meminta Gibran mundur bukan hanya karena cuti.
Baca Juga: Fraksi PDIP Solo Minta Gibran Mundur dari Wali Kota, Gerindra: Jangan Dipolitisasi
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV