Yusril Nilai Kasus Pemerasan Firli Bahuri Sebaiknya Dihentikan: Ada Kejanggalan
Hukum | 15 Januari 2024, 15:12 WIBUntuk diketahui, Yusril datang ke Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri.
Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023 lalu.
Firli kemudian mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL pada Jumat, 24 November 2023.
Baca Juga: Yusril Datangi Bareskrim Siap Jadi Saksi Meringankan di Kasus Firli Bahuri, Ini Alasannya
Pada sidang putusan yang digelar Selasa, 19 Desember 2023, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan praperadilan hanya menilai aspek formil, yakni apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
Untuk itu, dalil pemohon yakni Firli Bahuri tentang pemohon tidak memenuhi mens rea atau sikap batin berbuat pidana dan actus reus atau perbuatan yang dilakukan, tidak relevan dalam persidangan praperadilan a quo.
Kemudian dalam pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hakim hanya menerima aspek formil, apakah ada paling sedikit dua alat bukti.
"Dengan demikian, maka dalil pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Hakim Imelda saat membacakan putusan.
Dalam pertimbangannya, Hakim Imelda menyatakan dalil pemohon kabur atau tidak jelas karena mencampurkan materi formil dan yang di luar aspek formil yang ditentukan.
Hakim mengabulkan eksepsi pihak Polda Metro Jaya. Status tersangka Firli pun dinyatakan sah
"Mengadili, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, satu menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Dua, membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil," ujar Hakim Imelda saat membacakan putusan.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV