Mantan Ketua MK Nilai Pemakzulan Presiden Jokowi Sulit Diwujudkan
Politik | 15 Januari 2024, 14:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS TV - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai rencana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sulit untuk diwujudkan.
Ia menjelaskan, pemakzulan itu harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota DPR dan MPR, sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Hal itu disampaikan Jimly merespons usulan Kelompok Petisi 100 yang melaporkan dugaan kecurangan pemilu dan menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi, Kamis (11/1/2024).
Baca Juga: Yusril Sebut Gerakan Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional
"Sulit mencapai sikap resmi dari 2/3 anggota DPR dan MPR hanya dalam satu bulan. Kita sebaiknya fokus pada kesuksesan pemilu," tulis Jimly dalam akun X pribadinya dan Kompas TV sudah diizinkan untuk mengutip pada Senin (15/1/2024).
Menurut dia, pembicaraan pemakzulan merupakan upaya mengalihkan perhatian dari permasalahan sebenarnya.
"Aneh, satu bulan menuju ke pemilu kok ada ide pemakzulan untuk presiden. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah," katanya.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Presiden Jokowi bukan hal mudah untuk dilakukan.
Mahfud MD menuturkan setidaknya ada lima syarat yang harus menjadi dasar untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Antara lain adalah, korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat dan melanggar ideologi negara.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV