Dugaan Peretasan Situs KPU, Pakar Khawatir Data Digunakan untuk Kampanye Hitam dan Ubah Hasil Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ada sejumlah dampak yang bisa terjadi jika data pemilih tetap pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bocor akibat peretasan, termasuk digunakan untuk black campaign.

Penjelasan itu disampaikan oleh Pratama Persadha, Chairman CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Rabu (29/11/2023).

Pratama menjelakan hal itu sebagai tanggapan atas dugaan kebocoran data pemilih dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“KPU diretas lagi 204 juta Data pemilih tetap Pemilu 2024 bocor, peretas yang bernama Jimro berhasil Melakukan peretasan ke KPU dan memberikan sampai 400 ribu data, yang setelah kita verifikasi ternyata valid,” tuturnya dikutip dari laporan jurnalis KompasTV Fransisco Donasiano.

Bahkan, lanjut dia, data tentang kode TPS, kode kelurahan, kode NIK, serta nomor kartu keluarga (KK) tercantum lengkap.

Baca Juga: KPU Minta Bantuan Satgas Siber Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Pakar: Kemungkinan Phising

“Apa bahayanya kalau data ini bocor, data yang bocor ini ketika disalah gunakan bisa digunakan untuk black campaign negatif campaign,” jelasnya.

Data tersebut juga dapat disalahgunakan sebagai sumber data untuk pengiriman private campaign.

“Dijadikan sumber data pengiriman private campaign, seperti ketika tahun 2016 ada analitika di Amerika bagaimana orang per orang dikirimkan.”

Hal semacam itu, lanjut dia, jangan sampai terjadi di Indonesia.

Oleh sebab itu, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan.

“Penting KPU segera melakukan langkah langkah antisipasi, langkah-langkah perbaikan, bekerja sama dengan seluruh stakeholder,” tambahnya.

Ia juga mengkhawatirkan jika peretas mengubah data saat pemilu sudah dilaksanakan, dan hasilnya berbeda dengan penghitungan manual.

“Jika nanti di atas pada saat sudah terjadi proses pemilu pencoblosan suara, tidak terbayang kalau misalkan data yang disampaikan ke publik itu diubah oleh peretas, dan berbeda dengan perhitungan manual,” tuturnya.

Apabila kemudian ada yang iseng mengubah data yang benar dengan selisih cukup besar, ia memastikan akan terjadi kegaduhan.

“Kalau ternyata ada yang iseng dan mengubah datanya itu dengan selisih yang besar, pasti akan terjadi kegaduhan.”

“Ini jangan sampai terjadi, oleh karena itu mari kita jaga Komisi Pemilihan Umum agar bisa mawas diri, memperbaiki sistemnya dengan baik, melakukan digital forensik,” tambahnya.

Mengenai dugaan kebocoran data masyarakat, ia menyebut KPU perlu memberikan keterangan pada publik tentang apa saja data yang mengalami kebocoran.

“Dan data masyarakat bocor perlu juga laporan kepada publik, apa saja yang bocor, sehingga publik bisa mengantisipasi ketika data-data tersebut digunakan untuk kegiatan atau hal negatif yang menyasar masyarakat.”

Sebelumnya, Kompas.tv memberitakan, KPU RI meminta bantuan satgas siber untuk menelusuri dugaan peretaan situs yang mengakibatkan kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums.

Penjelasan itu disampaikan Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11).

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata dia.

Betty belum bisa memastikan apakah kebocoran data tersebut terkonfirmasi milik KPU RI atau bukan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Temukan Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Situs KPU, Penyelidikan Berlanjut

 “Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, peretas yang menamakan dirinya "Jimbo" mengklaim telah mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id yang telah diretasnya.

Melalui unggahan di situs BreachForums, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh.

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV