Prabowo dan Gibran Disebut akan Cuti 2 Hari dalam Sepekan untuk Kampanye Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengatakan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu akan mengambil cuti maksimal dua kali sepekan untuk berkampanye pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

"Beliau (Prabowo-Gibran) sudah memutuskan akan tetap menjadi menteri pertahanan dan wali kota (pada hari pertama kampanye) dan hanya cuti maksimal seminggu dua kali," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023). 

Nusron mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto, selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan Gibran Rakabuming Raka, selaku walikota Surakarta, akan mengambil cuti lebih dari dua kali dalam sepekan apabila ada keperluan mendesak

"Kecuali ada hal yang mendesak, yang tidak bisa dihindari. Contoh, dipanggil KPU pada hari kerja, yang bersangkutan (Prabowo-Gibran) kapasitasnya sebagai paslon," kata Nusron, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Tak Berkampanye di Hari Pertama, Pengamat Politik: Sedang Menikmati Zona Nyaman

Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan izin cuti bagi menteri-menterinya yang berkampanye di Pilpres 2024.

Izin cuti Presiden Jokowi tersebut telah diberikan untuk Prabowo maupun cawapres nomor urut 3, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurutnya, izin cuti tersebut diberikan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Saya update kemarin sudah dikeluarkan Bapak Presiden melalui Mensesneg telah mengeluarkan surat persetujuan cuti kampanye bagi Menko Polhukam Pak Mahfud MD sesuai dengan surat permohonan beliau untuk kampanye di jadwal-jadwal yang sudah beliau sampaikan kepada presiden," kata Ari, Selasa (28/11/2023).

"Termasuk juga presiden sudah memberikan persetujuan melalui Mensesneg kepada menteri pertahanan izin cuti kampanye sesuai dengan jadwal yang juga sudah dijanjikan oleh Menhan," sambungnya.

Baca Juga: Jokowi Teken PP 53/2023: Menteri hingga Wali Kota yang Maju Pilpres Tak Harus Mundur dari Jabatan

Lain halnya dengan para menteri, Ari menjelaskan, cuti bagi Gibran selaku walikota perlu mengajukan izin cuti ke Gubernur Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

"Mekanisme sama juga kalau kepala daerah kan berjenjang ya gubernur mengajukan izin cuti ke Mendagri, kemudian tembusan ke presiden," ungkapnya.

"Sedangkan walikota atau bupati itu mengajukan cuti ke gubernur tembusannya ke Mendagri," sambungnya.

Ia pun menegaskan bahwa pengajuan cuti para menteri yang akan kampanye Pilpres 2024 telah disetujui presiden.

"Iya sudah," kata Adi menjawab pertanyaan wartawan, sebagaimana dilaporkan oleh tim jurnalis KompasTV.

Ia menegaskan, pengajuan cuti menteri maupun kepala daerah yang maju di Pilpres 2024 telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023.

PP No. 53 tahun 2023 adalah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 yang pengaturannya meliputi pengaturan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai Capres dan Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya, permintaan persetujuan dan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta tata cara pelaksanaan cuti dalam Pemilu.

PP Nomor 53 tahun 2023 telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak Selasa 21 November 2023.

 

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV, Antara