PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji Rp93 Juta, Sebut Nominal Masih Bisa Diturunkan

"Atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Di antaranya memilih maskapai penerbangan yang membebankan biaya tiket kepada jamaah sesuai pemakaian,” urai Wisnu.

Kedua, lanjutnya, Fraksi PKS meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan, mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal.

“Selain itu, hilangnya kebijakan zonasi akan menghilangkan spekulan yang mengambil keuntungan dengan tidak fair. Selain itu, menghilangkan zonasi juga berimplikasi pada efisiensi pembiayaan komponen bus selawat yang sebenarnya cukup dibebankan kepada pihak hotel,” ujarnya.

Ketiga, imbuh Wisnu, Fraksi PKS terus mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari.

Sebab, dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.

“Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi lebih dioptimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo,” pungkasnya. 

 

 

Penulis : Dian Nita Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV