Ditanya Isu Perempuan, Ganjar: Kalau Ada Tindakan Afirmasi, Kelompok Ini yang Jadi Prioritas

Baca Juga: Ganjar akan Copot Menteri yang Korupsi, Sebut Zaken Kabinet Tak Terlaksana Kalau Pemimpin Terlibat

"Nah itu affirmative policy-nya sudah ada, dan di dalam praktik kan sudah bisa jadi presiden, jadi bupati, bahkan kalau wisuda di kampus-kampus, itu yang paling banyak perempuan," kata Mahfud.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia itu, biasanya delapan dari 10 wisudawan yang cumlaude atau mendapatkan predikat "terpuji" adalah perempuan.

"Oleh sebab itu, itu bagus nanti program yang akan dipilah, mana yang affirmative policy, mana yang affirmative action, itu sudah kami pilah-pilah," ujarnya.

"Meski yang kita perlukan adalah manusia Indonesia tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Tapi memang perlu afirmasi," ucapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Soal Tekanan Menangkan Pilpres: Masih Lebih Berat Tekanan Ibu Rumah Tangga Indonesia

Menurut Prof. Emy, pasangan Ganjar-Mahfud perlu menulis kebijakan secara eksplisit atau terang-terangan terkait perempuan dan kelompok rentan lainnya.

"Kebijakan itu nggak bisa gender neutral, nggak bisa gender blind, memang harus berpihak, jadi mohon kalau berkenan di situ memang harus eksplisit disebutkan," ucapnya.

"Jadi orang jelas, karena kita nggak bisa mengatakan, ini berlaku untuk semua orang. nggak bisa, karena kenyataannya memang tidak sama," ujarnya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV