> >

Jubir TPN Beberkan Strategi Ganjar-Mahfud Hilangkan KKN di Indonesia

Rumah pemilu | 16 November 2023, 17:48 WIB
Bakal capres dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo (kiri) bersama bakal cawapresnya, Mahfud MD, tersenyum setelah mendaftarkan diri di kantor KPU di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. (Sumber: AP Photo/Tatan Syuflana)

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim,  menyatakan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pilpres 2024.   

Hal ini sebagai langkah untuk menghilangkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang marak terjadi di Indonesia. 

"Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua," kata Chiko dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Apresiasi KPU Pantau Belanja Iklan Politik Medsos, Waspada Buzzer dan Manipulator

Chiko menjelaskan tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. 

Menurutnya, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.

"Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud," ujarnya.

Chiko mengataka lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. 

Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan.

"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi," katanya.

Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. 
Sebab, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan penyedia informasi dan layanan.

 

"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.

"Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, kata dia, implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi.

Baca Juga: Muncul Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Sahroni: Carmuk Cari Perlindungan Hukum

"Kebijakan melalui perundang-undangan," ujarnya.

Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU