PDIP Larang Kader dan Simpatisan Demo ke MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto melarang kepada seluruh simpatisan dan kadernya untuk melakukan unjuk rasa ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023).

Hal ini menyusul akan diputusnya uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada hari ini.

Uji materi itu menggugat batasan usia capres-cawapres dari yang semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Baca Juga: 1.900 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Sidang Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres

"Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan POLRI dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," kata Hasto kepada wartawan.

Hasto menjelaskan, larangan demo tersebut sangat penting, karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah 'baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya'. 

Selain itu, kata dia, politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan. 

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain di demo, cermati saja keputusannya yang sudah diambil," ucap Hasto.

"Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ujarnya.

Menurut dia, para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru. Karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV