Politikus PKB Dukung Komnas HAM Usut Dugaan Penembakan Gas Air Mata ke Sekolah di Rempang

Luluk mengimbau agar pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu proyek pembangunan Rempang Eco-City sampai ada titik temu yang adil, khususnya bagi masyarakat.

Ia menambahkan, dirinya melihat sejumlah negara maju dalam menjalani investasi di negaranya selalu mengedepankan proses sosialisasi yang panjang dan dialog dalam penerapan kebijakan sehingga tidak ada penolakan dari warga.

"Saya menyaksikan langsung pusat bisnis baru di China sedang dibangun besar-besaran, tapi di sana tidak ada cerita warga setempat diusir, justru mereka dijamin dan dilindungi keberadaannya," kata Luluk.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. 

Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM menyatakan tidak boleh ada penggusuran dalam menyelesaikan konflik Rempang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan tetap memenuhi hak kesulungan warga Rempang yang sudah turun-temurun menempati pulau itu, yang terdampak Rempang Eco City. 

Hak kesulungan adalah hak atau warisan yang diteruskan kepada seseorang dalam sebuah keluarga.

Baca Juga: Soal Konflik Rempang, Danpuspom: TNI Tak Lakukan Pelanggaran, Kami di Belakang Polri

"Saya sudah punya data dari teman-teman yang melakukan pendataan. Kami tidak mungkin menzalimi hak kesulungan daripada saudara-saudara saya yang sudah ada di sini secara turun-temurun. Hak-haknya kita harus perhatikan dengan baik, caranya pun kita harus perhatikan dengan baik," kata Bahlil saat menemui warga Rempang, Senin (18/9/2023). 

Namun, untuk warga pendatang, sebut Bahlil, akan ada sejumlah perbedaan. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV