Demokrat Terbuka dengan Peluang Koalisi Baru, Tidak Hanya Ikut Ganjar atau Prabowo
Rumah pemilu | 4 September 2023, 20:35 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan pihaknya terbuka dengan opsi-opsi baru usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Namun, Herman menyebut Demokrat akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu.
Demokrat rencananya akan mengadakan rapat besar antara ketua-ketua DPD pada Rabu (6/9/2023). Ia menyebut Demokrat belum menentukan akan merapat ke koalisi mana setelah batal mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.
"Tentu setelah kejadian kami ditinggalkan oleh NasDem dan Anies Baswedan, kemudian kami harus menata kembali pola pikir dan ide gagasan serta aksi kita ke depan,” kata Herman dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (4/9/2023).
Baca Juga: Ajak Kader Demokrat Move On, AHY: Semoga Kita Bisa Memaafkan, Walaupun Tidak Begitu Saja Melupakan
Herman menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah move on dari KPP. Ia menyebut Demokrat menginginkan koalisi yang akan dijalin kemudian, mengedepankan etika dan moral politik.
"Kalau memilih apakah kepada koalisi A atau koalisi B, tentu semuanya dipertimbangkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika ada opsi-opsi baru tentu ini lebih bisa menjamin terhadap kebersamaan, mengedepankan etika dan moral berpolitik, memegang teguh komitmen," ungkapnya.
Di lain sisi, Herman mengakui koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto dipertimbangkan jelang tenggat pendaftaran pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
"Sudah ada komunikasi dari sekarang baik dengan teman-teman yang ada di Pak Ganjar, yang ada di Pak Prabowo. Bahkan ada di partai-partai lain yang punya keinginan yang sama untuk membentuk poros baru," urainya.
Lebih lanjut, dia menyoroti presidential threshold (PT) 20 persen yang dinilainya terlalu tinggi. Ambang batas pencalonan presiden tersebut menurutnya menjadi biang “kegaduhan” dalam koalisi jelang pilpres.
"Andaikata tidak ada PT 20 persen, mungkin persoalan kegaduhan koalisi bisa teratasi, ya. Karena memang pembatasan inilah harus ada penggabungan antarpartai,” kata Herman.
"Hampir 50 persen lebih masyarakat ingin terjadinya perubahan, kalaupun kita berkoalisi dengan partai-partai lain, tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Partai Demokrat terbuka lah dengan diskusi lebih lanjut,” sambungnya.
Baca Juga: Gerindra Terbuka bila Demokrat Ingin Berkoalisi Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Sebelumnya, Partai Demokrat resmi menyatakan keluar dari KPP yang mengusung Anies pada Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Pencabutan dukungan terhadap Anies dan keluarnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari KPP disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, Jumat (1/9/2023).
Menurut Andi, keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut, yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024,” ujarnya.
“Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng.
Anies merupakan bacapres yang diusung KPP yang mulanya beranggotakan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun, Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies usai NasDem memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacawapres.
Pasangan Anies-Cak Imin akhirnya resmi dideklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV