Demokrat Soal Anies Tunjuk Muhaimin sebagai Cawapres: Pengkhianatan Terhadap Semangat Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Demokrat menilai penunjukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan merupakan penghianatan atas Piagam Koalisi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan penunjukan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai. 

Menurutnya dalam beberapa kesempatan Anies sudah menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. 

Teuku mengingtkan pada 12 Juli 2023, menghubungi AHY dan mengatakan dirinya ditelepon beberapa kali oleh ibunda serta guru spiritual Anies agar segera berpasangan dengan AHY.

Kemudian pada 14 Juli 2023, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Baca Juga: Anies Baswedan Sowan ke Rumah Ibunda Cak Imin untuk Minta Doa Restu: Pertanda Apa?

Teuku menjelaskan nama AHY telah disampaikan kepada para ketum partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan majelis tertinggi masing-masing partai dan menurut Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.  

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY, karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP," ujar Teuku dalam pesan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

"Selain itu, Anies menilai AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun Demokrat saat itu terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung," sambung Teuku. 

Lebih lanjut Teuku menjelaskan pada 25 Agustus 2023 Anies telah membuat surat tulisan tangan keputusannya menunjuk AHY sebagai Cawapres.

Inti dari surat tersebut, kata Teuku, adalah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.

Baca Juga: Jawab Prabowo soal Kabar Cak Imin Merapat ke Koalisi Perubahan Bersama Anies

Namun Pada 30 Agustus 2023, DPP Partai Demokrat melalui Sudirman Said, juru bicara Anies yang juga anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendapat informasi Anies menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya. 

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menggelar pertemuan pada Selasa (29/8/2023) malam. 

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ujar Teuku.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutup Teuku. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV