DPRD DKI Minta Heru Budi Beri Kompensasi Berupa Susu untuk Anak-Anak yang Terdampak Polusi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota DPRD DKI Wibi Andrino menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan susu tambahan bagi warga korban polusi udara, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemberian susu itu sebagai kompensasi dari pemda atas buruknya kualitas udara di Jakarta. 

"Saya sarankan adanya bantuan susu tambahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai kompensasi," kata Wibi seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/8/2023). 

Ia menyampaikan, kompensasi ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai regulator atau pengatur perekonomian merata agar tidak terjadi kesenjangan bagi masyarakat Jakarta.

Baca Juga: Simak! Inilah Tips Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing di Tengah Polusi Udara

Sampai saat ini, menurutnya belum ada penegakkan hukum yang dilaksanakan secara prima dan optimal terutama dalam mengendalikan polusi udara.

"Kenapa tidak mau menegakkan hukum hingga sosialisasi secara maksimal. Hari ini 600.000 orang lebih membuat keluhan di media sosial karena ISPA," ujarnya. 

Wibi juga meminta agar Dinas Kesehatan DKI menambah posko layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan seperti balita, anak sekolah hingga lanjut usia (lansia).

"Saya harap Dinas Kesehatan DKI mau mendengar agar bisa mengetahui masalah masyarakat secara langsung," ucapnya. 

Baca Juga: Mendagri Terbitkan Aturan Pengendalian Pencemaran Udara:ASN Jabodetabek WFH 50%, Swasta Diimbau Ikut

Dia menegaskan, adanya bantuan ini sebagai cara lain agar pemerintah tidak sepenuhnya berfokus meminta masyarakat beralih dari pemakaian kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh Puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta, agar memeriksa kualitas udara secara rutin. Pemeriksaan kualitas udara itu bisa dilakukan dengan alat sanitary kit. 

Jika hasilnya udara mengandung polutan yang tinggi, selanjutnya petugas Puskesmas harus mengirimkan sampel itu ke laboratorium kesehatan untuk memeriksa sumber polusi udara. Upaya itu sebagai bagian pemetaan data terkait polusi udara.

"Mulai pekan depan saya minta diukur setiap pekan. Dengan itu, laporannya kita tahu di semua Puskesmas di DKI Jakarta mana yang polusi udaranya tinggi," kata Budi kepada media di Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Baca Juga: Fakta-Fakta Usulan Ganjil Genap 24 Jam hingga Akhirnya Ditolak Heru Budi

Budi menjelaskan, dengan data yang didapat dari pemantauan kualitas udara setiap hari, pemerintah pusat bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi sektor-sektor penghasil emisi terbesar di Jakarta.

Sejauh ini, lanjutnya, ada tiga penyebab polusi udara terbesar di Ibu Kota. Yakni transportasi, pembangkit listrik tenaga uap yang memakai bahan bakar batu bara, dan industri-industri yang menggunakan batu bara atau bahan bakar karbon lainnya.

"Dengan demikian, kami bisa mengusulkan misalnya untuk daerah Jakarta Selatan dibereskan mobil, Jakarta Barat karena banyak pabrik dari Tangerang itu yang mesti dibereskan," tutur Budi. 

Baca Juga: Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan September 2023

Ia juga mengimbau masyarakat yang berkegiatan di luar rumah, agar memakai masker untuk meminimalisir terhirupnya partikel beracun yang ada di udara. 

 

"Kalau sudah kena (penyakit paru-paru) harus ke dokter. Langkah paling penting mencegah, kalau bisa lebih banyak orang pakai kendaraan umum," ucap budi.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Antara