> >

Sekjen PKS: Presiden Jokowi Harus Netral di Pemilu 2024

Rumah pemilu | 17 Agustus 2023, 19:29 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi di Jakarta pada Kamis (17/8/2023). (Sumber: Dokumen Humas DPP PKS)

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Presiden Jokowi bercerita kerap dijadikan bantalan oleh setiap elite partai politik (parpol) ketika menentukan bakal capres cawapres menuju gelaran Pilpres 2024 mendatang. 

Ia menyatakan, elite politik di Indonesia kerap menyebut menunggu arahan dari seorang lurah ketika akan memutuskan pasangan calon di pesta demokrasi nanti.

"Suasana sudah hangat-hangat dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak lurah. Saya sempat mikir ini siapa?" kata Jokowi pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Akhirnya, ia mengetahui kalau lurah itu merupakan sebuah perumpamaan.   

"Sedikit-sedikit kok pak lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud pak lurah, saya. Ya, saya jawab saat ini, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Baca Juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Sekjen PKS: Tiga Paslon Ideal untuk Pilpres 2024

Kepala Negara menegaskan dirinya tak memiliki andil apapun dalam menentukan koalisi di Pilpres 2024. Sebab, ia bukan ketua umum parpol yang bisa merundingkan sosok yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Ternyata pak lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi parpol," ungkap Jokowi, dipantau dari program Breaking News KompasTV. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU