> >

Anies Singgung Pejabat Duduki Banyak Posisi: Potensi Conlict of Interest, Ini Harus Kita Bersihkan

Politik | 7 Agustus 2023, 12:19 WIB
Anies Baswedan berbicara kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam dalam gelar wicara Climate Change in Indonesia: Understanding from Multiple Perspectives yang diselenggarakan Bright Institute di Jakarta, Sabtu (10/6/2023). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku sering menemukan pejabat pemerintah yang menduduki banyak sekali posisi.

Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengungkapkan sosok pejabat yang dimkasudkannya itu.

Menurut Anies, dengan adanya seorang pejabat yang menduduki banyak posisi di pemerintahan tersebut, maka berpotensi terjadi inefisiensi dan conflict of interest atau konflik kepentingan.

Baca Juga: Pengamat soal Ketum Golkar Tidak Dukung Anies: Airlangga Itu dari Dulu Milik Presiden

Karena itulah, Anies kemudian menilai bahwa praktik semacam itu sudah seharusnya dihilangkan di pemerintahan.

“Kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang, itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest,” kata Anies saat berpidato di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023).

Tak hanya itu, Anies menyebut praktik konflik kepentingan juga ditemukan di kalangan pemegang kekuasaan yang juga merangkap sebagai pengusaha.

Karena sebab itu, kata dia, tidak jarang kebijakan pemerintah diambil dengan melibatkan sektor usaha yang dipegang oleh pejabat terkait tersebut.

“Kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya, atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan,” ujar Anies dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Surya Paloh: Apakah Airlangga Gembira Menyatakan Tidak Mendukung Anies?

Menurut Anies, dunia usaha sebetulnya tidak menyukai adanya praktik konflik kepentingan. Dia meyakini bahwa para pengusaha sebenarnya justru menginginkan tata kelola yang benar.

Sebab, tata kelola yang benar dapat menghasilkan kepastian atau predictibility. Dengan demikian, iklim usaha juga menjadi lebih kondusif.

Anies oleh karena itu ingin menghilangkan praktik konflik kepentingan dalam pemerintahan lewat agenda perubahan yang diusungnya sebagai calon presiden.

“Kita harus bersihkan ini, republik ini tidak boleh membiarkan ada conflict of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya,” ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa perubahan yang ia usung bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga perubahan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Baca Juga: Kegiatan Bakal Capres di Akhir Pekan: Prabowo Jalan Santai, Ganjar Ngopi, Anies Pidato Bareng AHY

Anies pun berharap, agenda perubahan yang diusungnya tersebut dapat membawa kesejahteraan rakyat, tak seperti situasi saat ini.

“PR-PR inilah yang nanti ingin kita bereskan sama-sama,” tuturnya.

Seperti diketahui, Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal capres pada Pemilu 2024 mendatang oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022 lalu.

Rencana pencapresan Anies itu lantas didukung juga oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai pun membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan demi mengusung Anies sebagai calon RI-1.

Baca Juga: Tak Kunjung Ungkap Siapa Bakal Cawapres Anies, Akankah Koalisi Perubahan Solid? Ini Kata Pengamat!

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com


TERBARU