> >

Jokowi Ingatkan Persaingan Politik Tak Ganggu Program, Nasdem Usul Menteri Maju Pilpres Mundur

Politik | 3 Juli 2023, 22:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan amanat dalam upacara HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023). (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengingatkan persaingan politik di Pilpres 2024 tidak boleh menghambat program pemerintah. Kepentingan masyarakat dan nasional harus diutamakan.

Pernyataan Presiden Jokowi ini dinilai merujuk kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berkeinginan maju di Pemilu 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan hal tersebut penting disampaikan oleh Presiden Jokowi mengingat kegiatan di kementerian dan program yang sudah digagas harus bisa diselesaikan di akhir periode. 

Presiden tidak ingin kegiatan di luar kementerian membuat program yang sudah digagas, menunggak di akhir pemerintahan.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Kemenhan hingga BIN Hati-hati Beli Barang yang Capai Rp 29,7 T

"Jadi diharapkan dari kegiatan di luar kementerian itu tetap berjalan dan tidak mengganggu pelayanan publik," ujar Ngabalin di program Kompas Petang KOMPAS TV, Senin (3/7/2023).

Di kesempatan yang sama, Ketua DPD Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa menyarankan agar pembantu Presiden Jokowi yang ingin maju di Pilpres 2024, mengundurkan diri dari kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Menurut Saan, untuk maju sebagai bakal capres dan cawapres, dibutuhkan konsentrasi yang begitu besar, sehingga dapat mengganggu jalannya kinerja di pemerintahan.

"Jadi bukan hanya persaingan, ada atau tidak persaingan mereka maju, 60 persen waktunya dihabiskan untuk kampanye, sosialisasi. Beda dengan pileg (pemilihan anggota legislatif) kan satu dapil (daerah pemilihan) saja," ujar Saan.

Baca Juga: Respons Jokowi Soal Pembebasan Pilot Susi Air: Banyak Hal yang Kita Lakukan, Tapi...

Di sisi lain, Saan juga mengingatkan, menteri yang akan maju di Pilpres 2024 memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Semisal menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye jelang Pilpres 2024. 

"Mau enggak mau, itu fasilitas di kementeriannya akan digunakan, akan dimanfaatkan. Nah, potensi ini harus diantisipasi," ujar Saan. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU