Pengamat Sebut Isu Kontrak Politik Ganjar dan PDI-P Bukti Komunikasi Partai dan Relawan Belum Ideal

"Memang dalam konteks rumor politik, menjadi paling menarik melekatkan isu ini kepada capresnya PDI-P, karena terminologi yang digunakan oleh PDI-P adalah petugas partai, yang di situ kemudian muncul perbedaan tafsir dari PDI-P dengan misalnya orang awam, termasuk relawan seperti Ade Armando," urainya.

Yunanto menilai, serangan kepada Ganjar memang paling mudah menyematkan isu atau tafsir negatif tentang istilah "petugas partai", termasuk tuduhan adanya kontrak politik.

Baca Juga: Mahfud MD: Kondisi Ruang Digital Jelang Pilpres 2024 Adem Ayem, Tak Sepanas Pemilu 2019

Isu yang dilekatkan kepada Gubernur Jawa Tengah itu, kata dia, sudah sering ia dengar, namun tak pernah ada orang yang mengaku melihat bukti adanya kontrak politik.

"Kalau sudah ada yang tahu, menurut saya, dan niatannya buruk, harusnya sudah menyebar tuh yang namanya informan politik," tuturnya.

"Tapi sampai sekarang, saya sudah sering mendengar isu itu, tapi selalu istilahnya adalah mendengar kabar, tidak pernah ada yang mengatakan pernah melihat," imbuhnya.

Sebelumnya, cuitan Ade Armando di media sosial Twitter menarik atensi publik karena meminta klarifikasi terkait adanya kabar bahwa Ganjar menandatangani kontrak politik dengan PDI-P terkait penentuan menteri-menteri di dalam kabinetnya jika terpilih menjadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang2 yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah2an salah." tulis Ade melalui Twitternya, Minggu (11/6/2023) pagi.

Bakal calon presiden dari PDI-P itu pun dimintai klarifikasi oleh wartawan terkait cuitan Ade tentang dirinya.

"Tentunya ya ditentukan oleh presiden, wong prerogratif kok," kata Ganjar kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Usai mendengar jawaban Ganjar tersebut, Ade pun kembali menulis cuitan yang berisi pujian dan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!  Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV