Ramai Proposal Perdamaian Menhan Prabowo Ditolak, Wamenhan: Intinya Kita Ingin Rusia-Ukraina Damai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra menanggapi tentang proposal perdamaian untuk resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina yang diajukan Menhan Prabowo Subianto di forum internasional beberapa waktu lalu.

Herindra menyatakan, proposal yang disampaikan Prabowo itu hanya untuk mendamaikan kedua negara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023) lalu, tapi proposalnya ditolak pihak Ukraina.

"Begini, intinya kita ingin konflik Rusia-Ukraina segera selesai, damai," jelas Herindra usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2024).

Ia menilai penolakan atau penerimaan proposal di forum internasional itu sebagai hal yang biasa.

Baca Juga: Hasto PDIP: Kalau Ganjar yang Ajukan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Akan Ditolak

"Masalah nanti apa proposal ada yang nerima atau tidak, biasa. Tapi perang yang sudah setahun lebih ini menyengsarakan manusia," jelasnya.

Herindra justru tidak mempersoalkan siapa pihak yang menolak atau menerima proposal tersebut selama pesan perdamaian tersampaikan.

"Kita tidak mau itu lama-lama. Kita maunya segera damai, karena perang menyengsarakan masyarakat," imbuhnya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia ikut terkena dampak dari konflik Rusia-Ukraina, dilansir dari Antara.

Namun, Herindra enggan menjelaskan lebih lanjut terkait duduk perkara koordinasi Prabowo dengan Menlu Retno Marsudi atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo ramai menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional. 

Baca Juga: Prabowo Terima Dubes Rusia, Beri Masukan Soal Perdamaian

Presiden Jokowi bahkan menyebut isi proposal tersebut sebagai sikap Prabowo sendiri.

Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa pemerintah tidak saling berkoordinasi.

Presiden mengatakan akan memanggil Menhan Prabowo untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina.

Presiden menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum internasional pekan lalu di Singapura itu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil Menhan untuk memeroleh penjelasan mengenai usulan tersebut.

Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.

"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV/Antara