Denny Indrayana Ungkap Cawe-Cawe Jokowi Paling Nyata: Biarkan Moeldoko Copet Partai Demokrat
Politik | 31 Mei 2023, 18:29 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Denny Indrayana mengungkapkan cawe-cawe paling nyata Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Demikian hal tersebut disampaikan Denny Indrayana merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe dan tidak netral dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
“Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencopet Partai Demokrat,” kata Denny melalui keterangan resminya di Jakarta pada Rabu (31/5/2023).
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut Info Putusan MK soal Pemilu Tertutup Kredibel: Harus Disampaikan ke Publik
Denny mengaku memakai kata 'mencopet' terkait kasus tersebut dengan meminjam frasa yang dilontarkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy.
Denny berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan pembantunya melakukan manuver dengan upaya mengambil alih Partai Demokrat.
Menurut Denny, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak mengetahui manuver yang dilancarkan Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.
Secara teori, Denny menuturkan, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat tersebut adalah kejahatan yang mestinya pantas diganjar dengan pemecatan bagi Moeldoko.
“Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," ujarnya.
Baca Juga: Denny Indrayana: Anies Akan Gagal Maju di Pilpres 2024, Bila MA Menangkan PK Moeldoko ke Demokrat
Menurut Denny, Jokowi seharusnya menjadi wasit dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Jokowi dinilai tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres yang lain.
"Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan,” ujarnya.
“Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan.”
Denny menambahkan jika Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024, maka hal tersebut telah melanggar konstitusi.
"Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil," katanya.
Baca Juga: Apa Alasan Sebenarnya Presiden Jokowi Cawe-cawe dan Tidak akan Netral dalam Pilpres 2024?
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan mengambil keputusan untuk cawe-cawe atau ikut campur terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Ia menyampaikan niatnya untuk berpartisipasi aktif dengan alasan kepentingan nasional.
"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," ungkap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5/2023) kemarin.
Jokowi menekankan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan cara yang positif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Nasdem Ingatkan Jokowi Tak Cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk Kepentingan Pribadi
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV