> >

Selain Walikota Yana Mulyana, KPK OTT 9 Orang Diduga Korupsi "Bandung Smart City": Ada dari Dishub

Hukum | 15 April 2023, 07:20 WIB
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tertangkap OTT KPK, Jumat (14/4/2023) malam. (Sumber: Tribun Jabar/ Muhamad Nandri Prilatama)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menjelaskan perkembangan terkini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Operasi OTT KPK terjadi pada Jumat (14/4/2023) malam. 

Selain Yana Mulyana, ada 9 orang yang terjaring OTT KPK tersebut semalam.

Pihak KPK juga menjelaskan, mereka ditangkap terkait dugaan korupsi di program 'Bandung Smart City'. 

"Total 9 orang ditangkap selain walkot, ada pejabat dari Dishub dan pihak swasta yang ditangkap dan dibawa ke jakarta," kata Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023) pada program Kompas Pagi Kompas TV

Baca Juga: Update OTT KPK Wali Kota Bandung: Yana Mulyana Dibawa ke Jakarta, Diduga Terkait Suap Dua Hal Ini

Dugaan korupsi itu, jelas Ali Fikri, terkait dengan pengadaaan CCTV dan jaringan internet. 

"Terkait dengan program Bandung Smart City salah satunya pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung," jelasnya. 

"Kami temukan adannya dugaan korupsi berupa transaksi pemberian dan penerimaan uang terkait pengadaan CCTV dan jaringan internet tadi," tambah Ali Fikri. 

 

Selain menangkap sejumlah orang, KPK juga mengamankan beberapa barang bukti saaat OTT KPK yang menjaring Wali Kota Bandung Yana Mulyana tersebut.

"Barang bukti yang yang diamankan ada sejumlah uang dalam bentuk rupiah masih akan terus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang ditangkap," jelasnya. 

Baca Juga: BREAKING NEWS: KPK OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Diduga Terkait Suap Barang dan Jasa

Terkait KPK OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana ini, lanjut Ali Fikri, KPK bakal mengembangkan adanya dugaan korupsi lain yang diduga juga menyeret banyak pihak. 

"Kami kembangkan lagi terkait kemungkingan ada dugaan korupsi lainnya, karena belajar dari dari dua OTT  terakhir kemarin," paparnya. 

"Seperti di Kepulauan Merangin itu ada 3 klaster seperti pemotongan, jasa umrah dan suap auditor BPK, lalu OTT DJKA bukan hanya di Semarang, ternyata ada klaster lain seperti di Sulawesi, Jawa Sumatera," tambah Ali Fikri. 
 

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU