> >

Mahfud MD Soroti Komentar Netizen yang Minta DPR dan Parpol Dibubarkan: Lebih Baik Punya Meski Jelek

Politik | 3 April 2023, 06:08 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti komentar netizen yang minta DPR dan partai politik (parpol) dibubarkan, Minggu (2/4/2023) saat ceramah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta. (Sumber: Tangkapan layar Youtube Masjid Kampus UGM/Nadia)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyoroti komentar netizen (warganet) Indonesia di media sosial (medsos) yang minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (parpol) untuk dibubarkan.

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos 'bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek," kata Mahfud MD saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu (2/4) malam yang dipantau dari siaran Youtube.

Guru Besar Ilmu Hukum itu menilai, komentar warganet itu keliru. Sebab, DPR dan parpol dibutuhkan di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.

"Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," ujarnya di ceramah yang bertema Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan itu.

Ia berdalih, sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia saat ini lebih baik daripada sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

Baca Juga: Wamenkeu Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Data TPPU, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Penegakan Hukumnya

Pasalnya, kata Mafud, negara monarki di mana pun memiliki potensi kesewenang-wenangan yang tinggi.

"Sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol," ujarnya.

Ia juga memberi contoh sistem pemerintahan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem kerajaan. Menurutnya, saat itu banyak terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan.

Buktinya, lanjut dia, terjadi pembunuhan terhadap para ulama hanya karena dipicu oleh perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU