ICW Nilai Masih Ada Kekosongan soal Verifikasi Informasi Harta Kekayaan Pejabat

Di situ, kata Lola, ada ketidaksinkronan, yakni dugaan bahwa ada perolehan harta yang tidak sah dari catatan LHKPN-nya, karena tidak sesuai dengan profil pendapatannya sebagai seorang pegawai di Kementerian Keuangan.

“Tapi ada gap di situ, tidak ada peraturan hukum, terutama kalau berkaitan dengan penegakan hukum pidananya, yang bisa menjerat hal tersebut.”

Baca Juga: Istri Pamer Harta, Memang Berapa Gaji & Tunjangan Pejabat Kemensetneg Esha Rahmansyah?

Penegakan dari sisi kode etik, lanjut Lola, mungkin bisa dilakukan, tapi tentu saja sifatnya terbatas.

Jika berbicara tentang pemberian efek jera, terlebih jika ada dimensi soal dugaan tindak pidana korupsi, lanjut dia, yang jadi fokus itu adalah bagaimana memaksimalkan perampasan harta yang diduga terkait tindak pidana.

“Gap-nya masih ada di situ, sehingga memang harus ada semacam tahapan untuk memaksimalisasi agar ke depannya poin soal perolehan harta secara tidak sah, yang kemudian juga tentu kalau terkait dengan tindak pidana pencucian uang, penyamaran hartanya.”

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV