Tegaskan PBNU Tak Pernah Perintahkan Boikot Pajak, Jusuf Hamka: kalau Orang per Orang, di Luar NU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Bidang Kesra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jusuf Hamka menegaskan pihaknya tidak pernah mengajak masyarakat untuk memboikot bayar pajak.

Jusuf menyatakan NU selalu berpihak kepada kepentingan negara.

"NU tidak pernah memerintahkan untuk memboikot pajak, kalau orang per orang itu di luar NU," katanya dalam Kompas Petang Kompas TV, Jumat (3/3/2023).

"NU selalu beriringan dan berjalan dengan pemerintah. Tidak pernah NU berseberangan dengan pemerintah."

Sementara terkait komentar mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Jusuf menilai apa yang disampaikan bukan semata-mata menyerukan ajakan boikot pajak.

"Kalaupun ada pernyataan dari bekas pengurus NU KH Said Aqil Siroj, saya pikir beliau mengatakan bahwa kalau uang pembayaran pajak tidak dikelola dengan baik itu baru diboikot. Jadi tidak sekonyong-konyong memboikot," tegasnya.

"Saya melihat memang ada musyawarah alim ulama di Kempek Cirebon tahun 2012 waktu itu kan ada masalah pajak saudara Gayus (Tambunan, red), dan banyak hal-hal pajak yang dibobol, sehingga membuat alim ulama mengadakan musyawarah kalau sampai uang pajak dikelola dengan tidak baik kemungkinan besar akan melakukan pemboikotan."

Sehingga Jusuf menilai yang disampaikan Said Aqil memiliki maksud yang baik, yakni sebagai peringatan kepada pemerintah untuk dapat selalu mengelola pajak dengan baik.

"Saya yakin KH Said Aqil maksudnya juga baik, mengatakan bahwa ini penting, ini ada warning jadi tolong dikelola dengan baik," ujarnya. 

Baca Juga: Soal Seruan Boikot Pajak Said Aqil, Gus Yahya: Selain Warga NU Monggo Saja

Hal tersebut, kata Jusuf Hamka, juga selaras dengan yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau yang biasa disapa Gus Yahya, saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo pada Kamis (2/3).

Meski tak menyinggung terkait boikot pajak, namun Gus Yahya, kata Jusuf, menuntut akuntabilitas pemerintah. 

"Gus Yahya pun juga sama, beliau tidak bilang memboikot, tapi meminta ada akuntabilitas bahwa ini diproses secara hukum yang salah, dan kekuatan yang dipungut dari pajak harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan orang banyak," jelasnya.

Seruan boikot pajak yang mengemuka baru-baru ini sebagai buntut kasus penganiayaan Cristalino David Ozora, anak pengurus GP Ansor, oleh putra salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang bernama Mario Dandy Satriyo.

Usai kasus penganiayaan tersebut terungkap ke publik, harta Rafael yang berjumlah Rp56 miliar dan gaya hidup mewah keluarganya juga turut disorot.

Di tengah masalah itu, Said Aqil menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk kritik keras kepada negara atas terungkapnya kekayaan Rafael yang dianggap janggal tersebut.

Said Aqil mengatakan jika memang Rafael melakukan penyelewengan selama bekerja sebagai eselon III di Ditjen Pajak, maka dia meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Cerita Proses Rafael Dicopot dari Pejabat Pajak

"Tahun 2012 bulan September, Munas Ulama di Pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan. Keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata Said, Selasa (28/2/2023) lalu, dikutip dari Tribunnews.

 

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV, Tribunnews