Ribuan Buruh Demo di Depan Gedung DPR RI, Tolak Perppu Cipta Kerja

Keempat, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. 

Kemudian, kelima yaitu massa aksi mendesak mengentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.

Keenam, wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang. 

Selanjutnya tuntutan ketujuh, yakni meminta menghentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.

Kedelapan, meminta agar memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain-lain.

Kesembilan, memita mencabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.

Kesepuluh, mendesak agar segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).

Baca Juga: Bahas Tuntas Polemik Perppu Cipta Kerja dan Iklim Investasi di Indonesia, Berikut Selengkapnya!

“Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak,” kata Dewi.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV