> >

Ahli Hukum Tata Negara Khawatir Gugatan Sistem Pemilu Terbuka di MK

Hukum | 22 Februari 2023, 17:26 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menanggapi wacana Presiden Jokowi yang didorong menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Sabtu (17/9/2022). (Sumber: KOMPAS TV)

Menurut Feri, masalah politik uang terletak pada peserta dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Sebab, apabila setiap peserta memiliki komitmen yang kuat dan bisa meyakinkan publik untuk memilihnya tanpa kekuatan uang, maka diyakini politik uang tidak akan terjadi.

"Pemilu yang baik mestinya pemilih yang akan mengeluarkan uang untuk calon, tidak sebaliknya calon memberikan uang kepada pemilih," ujarnya.

Baca Juga: Respons Komentar SBY soal Pergantian Sistem Pemilu, Sekjen PDIP Beri Tanggapan Menohok

Sebelumnya, gugatan terhadap UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka telah terdaftar di MK sebagai permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022.

Pihak yang mengajukan gugatan tersebut ialah pengurus Partai PDI Perjuangan (PDIP) Demas Brian Wicaksono, anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. 

Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MK, agenda sidang selanjutnya ialah pengucapan putusan oleh majelis hakim. Akan tetapi, belum ada informasi terkait jadwal atau waktu sidang putusan gugatan sistem pemilu ini.

Baca Juga: Surya Paloh Sebut Pemerintah Menolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

 

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Antara


TERBARU