Anggota KKB Penyandera Pilot Susi Air Sudah Dikepung, Mahfud MD: Selandia Baru Minta tanpa Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pihak pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam pembebasan sandera pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37).

Permintaan itu, kata Mahfud, disampaikan setelah pemerintah RI bergerak dan mengepung lokasi persembunyian kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera pilot warga Selandia baru tersebut.

“Ini masalahnya yang disandera orang asing,” kata Mahfud saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh, di antaranya Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Dahlan Iskan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023), dikutip Kompas.com.  

Mahfud juga menyebut bahwa ia sudah mengetahui ancaman dari KKB yang mengatakan hanya akan melepas sandera jika Papua dilepaskan.

“Itu ancamannya. Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung.”

“Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Mahfud Sebut Personel Keamanan Sudah Kepung Lokasi Penyanderaan Pilot Susi Air

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan bahwa penculikan dan penyanderaan itu tidak ada kaitannya dengan penahanan Lukas Enembe.

“Tadi dari Pak Dahlan itu soal penculikan itu karena penahanan Lukas Enembe atau karena pembuatan Daerah Otonomi Baru (DOB)? Tidak, Pak,” kata Mahfud lewat keterangan video yang dikirimkan staf Kemenko Polhukam, Selasa petang.

Menurut Mahfud, KKB pimpinan Egianus Kogoya, penyandera Philips, sudah memberontak sebelum penahanan Lukas Enembe dan pembentukan DOB.

Mahfud juga menyebutkan bahwa KKB tidak akan melepas Philips hingga Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih mencari cara terbaik untuk membebaskan sandera tersebut.

“Oleh sebab itu kita masih tangani, ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB dan Lukas Enembe,” kata Mahfud.

Dalam operasi pencarian pilot Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips.

“Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo, Kamis (16/2/2023).

Baca Juga: Pangdam Cendrawasih Peringatkan KKB Egianus Kogoya: Serahkan Diri atau Kami Ambil Tindakan Hukum

Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

“Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

“Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi, apabila tiba waktunya, TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.

Terlebih, lanjut Saleh, semua warga lokal telah dievakuasi keluar Distrik Paro.

“Sudah tidak ada evakuasi masyarakat di Paro. (Sudah) kosong," kata Saleh kepada Kompas.com, Senin (13/2/2023).

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas.com