Mahfud MD Sebut Pernyataan Luhut KPK Jangan Sering OTT Pengaruhi Indeks Persepsi Korupsi Anjlok
Hukum | 7 Februari 2023, 08:17 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyebut pernyataan-pernyataan menteri mempengaruhi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau corruption perception index (CPI) di Indonesia.
Mahfud menjelaskan terkait pernyataan bernada ‘miring’ para pejabat dalam rangka pemberantasan korupsi sempat dibahas dalam rapat internal pemerintah yang digelar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud MD: Hampir Semua Negara Alami Penurunan
Dalam rapat itu, turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Menkoplhukam Mahfud MD, dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Adapun rapat internal itu khusus membahas mengenai anjloknya IPK tersebut di Indonesia. Menurut Mahfud, saat rapat berlangsung sempat dibahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan turunnya IPK Indonesia tersebut.
Salah satunya, Mahfud tidak menampik bahwa pernyataan para pejabat mengenai pemberantasan korupsi ikut mempengaruhi turunnya IPK.
"Kalau tanggapan presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).
Baca Juga: Bahas Penilaian Indeks Korupsi, Mahfud Ungkap Alasan Penegakan Hukum Kasus Korupsi Cenderung Lambat
Diketahui, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi.
Luhut kala itu meminta KPK agar tidak sering-sering melakukan OTT karena memberikan citra yang jelek bagi Indonesia.
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Tribunnews.com