DPR Tidak Keberatan Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, tapi Harus Ada Dasar Akademiknya

Lebih lanjut Doli juga heran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seakan mengakomodasi wacana perpanjangan jabatan kades. 

Padahal Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra Komisi II DPR belum ada pembicaran mengenai revisi UU Desa.

"Pemerintah juga belum satu suara, pertanyaannya selama ini kenapa pemerintah tidak merespons usulan Komisi II DPR revisi UU Desa masuk ke prolegnas. Kok tiba-tiba di tahun politk bicara tentang itu," ujar Doli. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV