Pemerintah Akui Pelanggaran HAM Masa Lalu, DPR: Siapa Pun yang Memerintah Wajib Selesaikan

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengajak masyarakat memberi kesempatan pemerintah membenahi kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya.

Meski langkah awal yang dilakukan dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dengan non-yudisial, bukan berarti jalan menyeret para terduga pelaku ke pengadilan tidak dijalankan.

Menurutnya langkah awal non-yudisial menjadi pintu pembuka kebenaran, yang kemudian mengarah kepada identifikasi korban. Dari sana bisa didapat apa saja yang menjadi kerugian korban. 

Dalam proses pengungkapan kebenaran ini juga banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan dapat membantu proses yudisial yang sedang berjalan.

 

Di sisi lain Taufik juga percaya langkah pemerintah melakukan pemulihan dalam non-yudisial tidak sekadar pembayaran kompensasi. 

Tapi ada yang namanya restitusi, rehabilitasi, kepuasan korban, hak untuk mengetahui kebenaran dan akses terhadap keadilan. 

"Ini yang harus sama-sama harus kita berikan masukan ke pemerintah supaya tidak salah paham," ujar Taufik.
 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV