Mahfud MD Bantah Tudingan Intervensi KPU agar Loloskan Partai Tertentu: Saya Justru Menegur
Rumah pemilu | 13 Januari 2023, 15:25 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tak pernah mengintervensi kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan Pemilu 2024.
Dia pun menyebut tudingan yang mengatakan pemerintah termasuk dirinya, melakukan intervensi dalam penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 sebagai hoaks atau kabar bohong.
Mahfud mengaku memang menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022 lalu. Namun, kata dia, hal itu dilakukan untuk menegur KPU.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan Istana. Saya justru menegur (KPU)," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2023), dikutip dari Antara.
Menurut penjelasannya, dia menelepon Bernad pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
Adapun telepon itu, kata dia, dilakukan untuk mengonfirmasi kabar yang diterimanya terkait dugaan pilih kasih dalam pelolosan parpol sebagai peserta Pemilu 2024.
"Pak Bernad ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus,'" ungkap Mahfud.
Baca Juga: Pimpinan Komisi II DPR ke KPU: Jangan Bikin Kerjaan Baru Soal Penataan Dapil, Pikirkan Anggaran
Mahfud juga mengatakan tindakannya menelepon Bernad bukan untuk mengintervensi melainkan menegur KPU agar dapat bekerja secara profesional.
"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/1).
Hadar saat itu menyampaikan bukti percakapan dari aplikasi WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
Dalam percakapan yang ditampilkan itu, ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam Mahfud MD berupaya meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.
Baca Juga: Mendagri Tito: Presiden Minta KPU Kelola Anggaran Pemilu 2024 Secara Efisien
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Antara