Pengamat: Jokowi Harus Hati-Hati soal Reshuffle, NasDem Bisa Diuntungkan jika Bernuansa Politis
Politik | 6 Januari 2023, 19:18 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhati-hati dalam melakukan perombakan atau reshuffle kabinet yang diperkirakan akan mengganti menteri-menteri dari Partai NasDem.
Pasalnya, menurut dia, jika Presiden menggunakan alasan politik untuk melakukan reshuffle, hal itu dapat menguntungkan NasDem.
Burhanuddin menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta dua menteri NasDem mengundurkan diri dari kabinet, tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik politik di antara partai-partai pendukung Jokowi.
"Kalau misalnya menteri yang di-reshuffle merupakan menteri dari NasDem dan publik mempersepsikan bahwa reshuffle tersebut lebih kuat nuansa politisnya, saya khawatir justru NasDem yang mendapat berkahnya," ujarnya dalam Kompas Petang Kompas TV, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga: Ditanya soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Zulkifli Hasan: Saya Urus Cabai Saja
Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan Jokowi harus memiliki indikator yang jelas sehingga apabila rencana reshuffle benar-benar dilaksanakan, bisa diterima oleh semua pihak.
"Jadi bukan semata-mata ukuran politik dari satu atau dua partai pendukung pemerintah," ungkapnya.
Indikator yang paling bisa diterima oleh publik dan objektif, lanjut Burhanuddin, salah satunya berdasarkan kinerja.
"Nah, untuk kinerja ini tentu Presiden punya ukuran objektif terkait dengan rapot merah maupun rapot biru yang dikumpulkan oleh semua menteri dari semua partai maupun non partai, bukan semata-mata persepsi," urainya.
Indikator yang kedua, kata dia, ada atau tidak menteri yang tersangkut kasus hukum selama menjabat di pemerintahan.
"Kini ukurannya objektif, bisa ditanya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, apakah ada hal-hal problematik terkait dengan isu yang kurang sedap di kementerian-kementerian," tuturnya.
Baca Juga: Wapres Sebut Presiden Bisa Lakukan Reshuffle Kapan Saja: Menteri yang Bekerja Kurang Baik Pasti Kena
Dengan kata lain, Burhanuddin mengatakan, Jokowi harus berhati-hati terkait rencana reshuffle dan faktor yang melatarbelakanginya.
"Menurut saya, Presiden Jokowi harus hati-hati, bahwa reshuffle ini didukung oleh 60 persen publik, iya, tapi reshuffle harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih berdasarkan faktor kinerja, kompetensi, integritas bukan faktor politik," pungkasnya.
Penulis : Dian Nita Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV